Ketentuan Pengendalian Covit-19 Indonesia: Perbedaan PPKM dan Locking

Tempo.co., Jakarta Pemerintah Indonesia dilaporkan sedang bersiap untuk memberlakukan peraturan Pemerintah-19 lain yang dikenal sebagai Pengendalian Operasi Umum Darurat (PPKM Darurat atau PPKM). Cepat) Kasus pemerintah 19 telah menyusut di beberapa rumah sakit di negara ini menyusul peningkatan.

Namun, apa yang membedakan program PPKM darurat dengan pengendalian pergerakan total yang dikenal dengan istilah locking?

Berbeda dengan Pengendalian Aksi Masyarakat Mikro atau PPKM Mikro berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021, PPKM Darurat belum memiliki dasar hukum.

Yang terakhir adalah kebijakan umum untuk menurunkan prevalensi Covit-19 secara drastis dibandingkan dengan PPKM mikro, yaitu pengendalian sosial berskala besar atau PSPB serupa dengan peraturan awal Covit-19 yang diberlakukan Indonesia pada awal 2020.

PPKM Darurat merupakan turunan dari pengendalian tindakan umum yang mempengaruhi wilayah negara yang luas, pengendalian pergerakan dan waktu produksi yang tersedia di banyak sektor ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan kegiatan publik di bawah peraturan kesehatan yang lebih ketat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait isolasi kesehatan dalam praktiknya memberlakukan berbagai jenis pembatasan oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan total lock-in yang diterapkan oleh negara lain yang terkena dampak Pemerintah-19.

Baca: Pemerintah Bisa Terapkan Peraturan Pemerintah 19 Ketat Tentang ‘PPKM Darurat’

Oktober Anda

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Deteksimalut