modules/news/images/1b9f89af3581c9e3b19a68e01414ee6a.gif

[Foto: Risman/dMcom]

Risman /deteksimalut

HALSEL,dMcom -- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) melayangkan surat pencabutan izin trayek berlayar Kapal Motor (KM) Uki Raya 05 rute Babang-Ternate, begitu juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia.

Langkah ini terpaksa diambil pihak Dishub Halsel karena kesal dengan sikap ABK yang dinilai tidak memberikan kontribusi terhadap daerah untuk membantu masyarakat Halsel yang mengalami musibah gempa.

Pasalnya dua kali Pemkab meminta bantuan kapal mengangkut logistik dan relawan ke lokasi titik gempa di wilayah Gane, pihak kapal Uki Raya malah meminta bayaran tinggi dan harus diberi panjar lebih dulu baru akan kapal berangkat.

"Jangan pikir Kapal Uki Raya yang kami pakai dua kali angkut logistik bantuan ke Gane itu geratis, semuanya di sewa Pemkab Halsel dengan harga cukup tinggi," ujar Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Balakum kepada deteksimalut.com, Senin (29/07/2019).

Padahal menurut dia, Pemkab sudah berulangkali memohon pada ABK Kapal, agar biaya sewa kapal tidak perlu di bayar, Pemkab hanya menanggung biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) pergi pulang (PP), tapi ditolak ABK.

"Waktu itu kami minta bantu Uki Raya antar bantuan logistik pengungsi dan relawan ke wilayah Gane, dengan catatan seluruh biaya BBM ditanggung Pemkab, tapi pihak kapal menolak dan meminta bayaran lebih termasuk biaya operasional, tindakan ini dinilai berlebihan karena mengambil keuntungan disaat daerah terkena musibah bencana gempa," ungkapnya.

Balakum mengaku biaya sewa atau carter kapal Uki Raya 05 untuk keberangkatan pertama diberikan sebesar Rp 65 Juta kemudian biaya sewa kedua sebesar Rp 180 Juta, seluruh biaya sewa tersebut dibayarkan sebelum kapal berangkat jika tidak diberikan maka pihak ABK tidak mau berlayar. Atas tindakan ini Pemkab Halsel mengaku tidak terima dan mengambil sikap akan mencabut izin trayek Kapal KM Uki Raya 05 tujuan Babang-Ternate, sebagai bentuk balasan.

"Sudah banyak keuntungan yang di dapat KM Uki Raya selama berlayar di Halsel tapi apakah ini balasanya, disaat daerah terkena musibah bencana pihak kapal tidak mau membantu, olehnya itu harus ada sikap tegas," terang Balakum.

Mantan Kepala Dinas Nakertrans dan Kesbangpol ini mengaku sudah berkordinasi dengan Syahbandar UPP Babang terkait rencana pencabutan izin berlayar KM Uki Raya 05 di Halsel. Untuk Suratnya juga sudah disiapkan selanjutnya dilayangkan ke Kementerian Perhubungan di Jakarta.

(dm/nj/57)


Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode