modules/news/images/3242f88aba8d4c14cc65071733a7afb1.gif

Iswan Hasjim (Foto: Risman/dMcom)

Risman /deteksimalut

HALSEL,dMcom -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan tiba di Kota Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan pada Kamis (5/9/2019).

Kedatangan KPK untuk memantau progres terkait program pemberantasan korupsi yang terintegrasi sesuai dengan item-item yang telah diberikan kepada Kabupaten Halmahera Selatan beberapa waktu lalu.

Dimana ada 8 sasaran yang menjadi bagian evaluasi dari Tim KPK, diantaranya Bidang Perencanaan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Atap, Kapabitas dari Admin, Menejmen ASN, Optimisasi pendapatan daerah, Menejmen hasil daerah, serta pengelolaan Dana Desa (DD).

Pasalnya dari kedelapan item dimaksud Pemkab Halsel dinilai gagal dalam melaksanakan program yang menjadi target KPK seperti Tindak Pidana Korupsi karena seluruh kegiatan tidak dilaporkan dalam bentuk sistem online sehingga KPK beranggapan realisasi capaian kegiatan hanya 6 persen atau paling terendah dari daerah lain.

"Jujur saja memang kami kecolongan, karena tidak mengimput data ke sistem oneline, terkait seluruh aktivitas SKPD,” ujar Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim kepada wartawan usai menggelar rapat persiapan kedatangan KPK di kantornya, Rabu (4/9/2019).

Iswan mengaku persiapan telah dilakukan termasuk menyiapkan data dan bukti-bukti kegiatan SKPD yang belum di input ke sistem oneline KPK, untuk diperlihatkan pada penyidik.

"Saya sudah perintahkan ke SKPD kumpulkan semua bukti,” kata Iswan.

Lanjut dia, mestinya capaian Halsel nilainya tidak 6 persen, namun lebih tinggi dari itu, hanya saja terjadi kesalahan dilakukan pihak Inspektorat Halsel karena tidak mengantongi password Admin KPK untuk mengimput 8 unsur, salah satunya seperti APBD menggunakan e-bajeting, e-planing, kemudian pelayanan satu atap oneline di perijinan dan lainya harus dilaporkan ke KPK pelaksanaannya.

"Selama ini saya kira password dan admin dari KPK sudah dikantongi Sekretaris Inspektorat, padahal tidak,” heran Iswan.

Meski begitu, menurut mantan Kadis PU itu mengaku tidak ada masalah, sebab seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan perintah KPK, hanya saja tidak dilaporkan menggunakan sistem online.

(dm/nj/07)

Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode