modules/news/images/3f107014165e6d207b84c401237be7ce.gif

Risman /deteksimalut

HALSEL, dMcom -- Gubernur Provinsi Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, diduga sengaja ingin mencelekai warga Kepulauan Obi, khususnya mereka yang berada di wilayah lingkar perusahan Tambang dengan menaburi limbah hasil produksi nikel ke laut.

Instruksi membuang limbah ke laut ini diserukan Gubernur Abdul Gani Kasuba melalui Izin Nomor SK 502/01/DPMPTSP/VII/2019 tertanggal 2 Juli tahun 2019 lalu, kepada Perusahaan Tambang Nikel PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Desa Kawasi Obi.

Dengan dikeluarkannya izin pembuangan limbah di laut oleh Gubernur membuat masyarakat Obi cemas karena akan berdampak pada kehidupan mereka yang hampir sebagian besar beprofesi sebagai nelayan.

Kasus ini mendapat penolakan keras dari masyarakat melalui Asosiasi Kepala Desa Lingkar Tambang se Kecamatan Obi, yang dengan tegas meminta pihak PT Trimegah menghentikan pembuangan limbah di laut, serta menegaskan pada Gubernur mencabut izin pembuangan limbah pabrik ke laut oleh PT Trimegah.

Sebab dinilai akan berdampak negatif terhadap kehidupan warga. Jika itu terus terjadi maka sudah pasti akan merusak ekosistem laut dan memungkinkan ikan ikan akan mati. Demikian dikatakan Ketua Asosiasi Kades Ligkar Tambang se Kecamatan Obi, Abdul Kafi kepada deteksimalut.com, Kamis (5/3/2020).

Olehnya itu pihaknya meminta kepada Gubernur Maluku Utara agar membatakan izin yang sudah dikeluarkan kepada PT Trimegah Bangun Persada karena itu akan membunuh masyarakat Obi.

Menurut Kafi izin yang dikeluarkan Gubernur bertentangan dengan UU Nomor 27 tahun 2007, khususnya Pasal 35 dan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2010 yang menjamin hak konstitusional nelayan tradisional," ujar Kafi.

Lanjut dia bekata, pembuangan limbah nikel juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Limbah ke Laut.

Dalam aturan itu disebutkan, dijelaskan bahwa ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang dan kawasan perikanan tangkap sebagai kawasan sensitif serta terlarang untuk dijadikan kawasan pembuangan limbah.

Atas kasus ini pihaknya sudah menyiapkan Pengacara untuk mengajukan gugatan ke PT Trimegah Bangun Persada.     

(dm/nj/07)


Posting komentar

Nama
Lokasi
Email
URL
Komentar
  captcha contact us
Silakan masukkan kode